Kepabeanan

1.      Apakah yang dimaksud dengan Kawasan Berikat?

Kawasan berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan yang hasilnya terutama untuk diekspor.

 

2.      Apakah yang dimaksud dengan Tempat Penimbunan Berikat (TPB)?

TPB adalah bangunan, tempat atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun, mengolah, memamerkan dan/atau menyediakan barang untuk dijual dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk.

 

3.      Fasilitas apa saja yang diberikan kepada Kawasan Berikat?

Fasilitas yang diberikan antara lain:

  • Diberikan fasilitas penangguhan Bea Masuk, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh pasal 22 impor atas:
    • Impor barang modal atau peralatan dan peralatan perkantoran yang semata-mata dipakai oleh pengusaha kawasan berikat (PKB) termasuk PKB merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PCKB)
    • Impor barang modal dan peralatan pabrik yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi PDKB dan semata-mata dipakai di PDKB.
    • Impor barang dan/atau bahan untuk diolah di PDKB.
  • Diberikan fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM atas :
    • Pemasukan Barang Kena Pajak (BKP) dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) ke PDKB untuk diolah lebih lanjut;
    • Pengiriman barang hasil produksi PDKB ke PDKB lainnya untuk diolah lebih lanjut, tidak dipungut PPN dan PPnBM;
    • Pengeluaran barang dan/atau bahan dari PDKB ke perusahaan industry di TLDDP atau PDKB lainnya dalam rangka subkontrak;
    • Penyerahan kembali BKPP hasil pekerjaan subkontrak oleh PKP di TLDDP atau PDKB lainnya kepada PKP PDKB asal;
    • Peminjaman mesin dan/atau peralatan pabrik dalam rangka subkontrak dari PDKB dalam rangka subkontrak dari PDKB kepada perusahaan lainnya dan pengembalian ke PDKB asal;
    • Pemasukan alat pengemas (packing material) dan alat bantu pengemas dari TLDDP ke KB untuk menjadi satu kesatuan dengan barang hasil olahan PDKB.
  • Diberikan fasilitas pembebasan cukai atas:
    • Impor barang dan/atau bahan untuk diolah di PDKB;
    • Pemasukan BKC dari TLDDP ke PDKB untuk diolah lebih lanjut.
  • Pengeluaran barang dari KB yang ditujukan kepada orang yang memperoleh fasilitas pembebasan atau penangguhan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor, diberikan pembebasan bea masuk, pembebanan cukai, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh pasal 22 impor.

 

4.      Apakah manfaat yang dapat diperoleh oleh Pengusaha di Kawasan Berikat?

Banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh, antara lain:

  • Efisiensi waktu dengan tidak dilakukannya pemeriksaan fisik di TPS (pelabuhan)
  • Efisiensi waktu dengan pengajuan dokumen BC 2.3 yang dilakukan sebelum kapal/pesawat tiba
  • Efisiensi waktu dan biaya dengan prosedur Truck Lossing
  • Efisiensi waktu dan fasilitas perpajakan dan kepabeanan, sehingga PDKB dapat menikmati harga kompetitif pasar global.
  • Cash flow perusahaan lebih terjamin
  • Membantu usaha pemerintah dalam rangka mengembangkan industry yang bisa menambah lapangan pekerjaaan, dan dapat mengurangi tingkat pengangguran.

 

5.      Bagaimana bentuk kemudahan ekspor yang diperoleh oleh pengusaha di Kawasan Berikat?

Berbagai bentuk kemudahan ekspor yang diperoleh pengusaha Kawasan Berikat antara lain :

  • Pelayanan dokumen ekspor diberikan oleh petugas Bea dan CUkai di KB termasuk pemberian persetujuan muat sehingga barang ekspor milik PDKB di pelabuhan muat dapat langsung dimuat diatas kapal/pesawat
  • Barang ekspor dari KB dimungkinkan untuk konsolidasi dengan barang ekspor lainnya sehingga dapat menghemat biaya ekspor
  • Dapat diberikannya fasilitas perpajakan, PDKB tidak perlu mengurus proses restitusi pajak karena pemasukan barang ke KB tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh pasal 22 impor.

 

6.      Syarat-syarat fisik apa sajakah yang harus dipenuhi oleh sebuah Kawasan Berikat?

  • Perusahaan berstatus PMDN, PMA Non PMA/PMDN yang berbentuk PT, koperasi atau yayasan.
  • Memiliki/menguasai kawasan yang berlokasi di kawasan industry atau kawasan peruntukan industry yang ditetapkan Pemda tingkat II
  • Lokasi kawasan dapat langsung dimasuki dari jalan umum dan dapat dilalui oleh kendaraan pengangkut barang, tidak berhubungan langsung dengan bangunan  lain dan mempunyai fasilitas system hanya satu pintu utama untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke/dari KB
  • Kawasan memiliki pagar keliling yang merupakan batas pemisah yang jelas dengan kawasan lainnya
  • PDKB harus memiliki secara terpisah tempat pengolahan, penimbunan bahan baku, barang jadi dan bahan sisa serta barang rusak/busuk
  • Menyediakan ruangan yang memadai bagi petugas Bea dan Cukai dalam melakukan pekerjaan dan pos penjagaan di pintu utama
  • Memasang papan nama yang dapat dibaca dan tampak jelas di depan perusahaan.

 

7.      Apa sajakah yang menjadi syarat pengajuan permohonan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) / PKB merangkap PDKB / PDKB?

  • Surat permohonan penetapan sebagai Kawasan Berikat serta persetujuan sebagai Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB)/ PKB merangkap PDKB bermaterai sesuai format yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku
  • Daftar isian kelengkapan permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagai PKB/ PKB merangkap PDKB / PDKB sesuai ketentuan yang berlaku
  • Fotokopi Izin Usaha dan persetujuan lain yang diperlukan dari instansi teknis terkait
  • Fotokopi akte pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
  • Fotokopi bukti/dokumen kepemilikan atau penguasaan lokasi KB
  • Fotokopi surat pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), fotokopi NPWP dan fotokopi SPT PPh Wajib Pajak tahun terakhir (jika perusahaan belum aktif beroperasi kewajiban melampirkan SPT diganti dengan surat penyataan bermaterai yang menyatakan perusahaan belum beroperasi)
  • Rekomendasi Kepala KPPBC dan Berita Acara Pemeriksaan dari KPPBC setempat yang mengawasi disertai dengan lampirannya berupa peta lokasi/denah/tata letak dan foto-foto tentang lokasi yang akan dijadikan KB yang telah ditandasahkan/distempel oleh KPPBC dimaksud
  • Analisa Mengenai Dampak Lingkungan/UKL dan UPL/ dokumen Lingkungan Hidup
  • Apabila calon KB berada dikawasan industry diwajibkan melampirkan surat keputusan dari instansi teknis terkait yang menetapkan bahwa area yang akan dipakai calon KB merupakan Kawasan Industri disertai surat keterangan domisili dari pengelola kawasan industry dimaksud yang menerangkan tentang keberadaan calon KB benar-benar berada pada kawasan industrinya.

Atau apabila calon KB berada dikawasan peruntukan industry diwajibkan melampirkan surat keputusan dari pemda Tk. II yang menetapkan bahwa lokasi calon KB berada di kawasan peruntukan industry

  • Fotokopi SPR (Surat Pemberitahuan Registrasi)
  • Surat Pernyataan bermaterai tentang kesanggupan membangun system PDE dalam kegiatan kepabeanan yang dapat terintegrasi dengan IT DJBC, disertai dengan bukti pendukung tentang system IT yang telah ada/dibangun diperusahaan

Catatan:

Khusus untuk permohonan PDKB selain semua syarat diatas (kecuali poin g dan h) diwajibkan untuk melampirkan rekomendasi dari PKB, daftar barang modal dan peralatan pabrik, daftar barang jadi, daftara bahan baku dan daftar barang dalam proses.

1. Apakah pribadi penumpang itu?
Barang pribadi penumpang adalah semua barang yang dibawa oleh penumpang, tetapi tidak termasuk barang dagangan.

2. Apakah barang dagangan itu?
barang dagangan adalah barang yang menurut jenis, sifat dan jumlahnya tidak wajar untuk keperluan pribadi, diimpor untuk diperjualbelikan, barang contoh, barang yang akan digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk industri, dan/atau barang yang akan digunakan untuk tujuan selain pemakaian pribadi.

3. Apakah barang yang tiba sebelum atau sesudah kedatangan penumpang masih dapat disebut sebagai barang pribadi penumpang?
Barang pribadi penumpang yang tiba sebelum atau sesudah kedatangan penumpang dapat disebut sebagai Barang Pribadi Penumpang sepanjang dapat dibuktikan kepemilikannya dengan menggunakan paspor dan boarding pass yang bersangkutan serta tidak melebihi batasan waktu kedatangan yang dipersyaratkan dalam ketentuan,yaitu:
a. Paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum kedatangan penumpang, dan/atau 60 (enam puluh) hari setelah kedatangan penumpang. Untuk penumpang yang menggunakan sarana pengangkut laut; atau
b. Paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum kedatangan penumpang, dan/atau 15 (lima belas) hari setelah penumpang tiba. Untuk penumpang yang menggunakan sarana pengangkut udara.

4. Ini adalah kunjungan pertama saya ke Indonesia, kewajiban-kewajiban apa saja yang harus saya penuhi pada saat di bandara?
Semua orang yang datang dari luar negeri diharapkan mengisi Customs Declaration (biasanya dibagikan di atas pesawat). Jika anda membawa barang dan atau uang dalam jumlah tertentu, diharapkan memberitahukannya.

5. Apakah Customs Declaration (CD) itu?
Customs Declaration adalah pemberitahuan pabean atas barang impor yang dibawa oleh penumpang atas awak sarana pengangkut.

6. Haruskah saya membayar bea masuk untuk setiap barang yang saya bawa ke Indonesia?
Barang Penumpang dibebaskan dari kewajiban pabean serta pajak dalam rangka impor lainnya, jika nilai barang yang dibawa kurang dari FOB USD 500 per orang. Jika nilai barang tersebut melebihi FOB USD 500 per orang, maka dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Barang penumpang asing seperti kamera, video kamera, radio kaset, teropong, leptop atau telepon genggam yang akan dipergunakan selama mereka tinggal di Indonesia dan akan dibawa kembali pada saat mereka meninggalkan Indonesia mendapat fasilitas pembebasan.

7. Apakah saya harus memberitahukan jumlah uang tunai yang saya bawa ke Indonesia?
Kewajiban memberitahukan jumlah uang kepada Petugas Pabean Indonesia hanya ditekankan bagi individu ketika mereka membawa masuk atau keluar uang rupiah senilai Rp. 100.000.000,- atau lebih, atau mata uang asing lainnya bernilai sama.

8. Apakah saya diperbolehkan membawa rokok dan minuman beralkohol ke Indonesia?
Setiap orang diperbolehkan membawa rokok dan minuman beralkohol ke Indonesia dalam jumlah terbatas sebagai berikut: paling banyak 200 batang sigaret, 25 batang cerutu, atau 100 gram tembakau iris dan/atau 1 liter minuman mengandung etil alkohol tidak diwajibkan untuk membayar Kewajiban Pabean dan Cukai dan Pungutan pajak lainnya.

9. Berapakah batasan barang pribadi penumpang yang mendapatkan pembebasan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan cukai?
Pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta pembebasan cukai diberikan terhadap:
• Barang pribadi penumpang yang nilai pabeannya tidak melebihi FOB USD 500 untuk setiap orang
• Barang pribadi penumpang dewasa yang merupakan barang kena cukai paling banyak 200 batang sigaret, 25 batang cerutu, atau 100 gram tembakau iris dan 1 liter minuman mengandung etil alkohol.

10. Bagaimana apabila penumpang membawa barang kena cukai yang melebihi jumlah yang dapat diberikan pembebasan bea masuk?
Apabila Barang Kena Cukai yang dibawa penumpang melebihi jumlah yang diberi pembebasan atas kelebihan BKC yang dibawa, selanjutnya dimusnahkan di bawah pengawasan Kepala Kantor Pabean , dengan atau tanpa disaksikan oleh penumpang yang bersangkutan.

11. Bagaimana ketentuan dan prosedur pengeluaran barang bawaan penumpang melaui pelabuhan udara yang tidak datang bersamaan dengan penumpang?
Ketentuan dan prosedur pengeluaran barang bawaan penumpang yang tidak datang bersamaan dengan penumpang adalah sebagai berikut:
• Barang pribadi penumpang yang tidak tiba bersama penumpang merupakan barang yang telah melewati jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah penumpang tiba atau melebihi 30 (tiga puluh) hari sebelum penumpang tiba dan terdaftar sebagai barang “Lost and Found”.
• Barang pribadi penumpang yang telah tiba sebelum dan/atau setelah kedatangan penumpang, dapat diselesaikan oleh Penumpang, atau kuasanya dengan menggunakan :
a. Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK), untuk Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut yang terdaftar di dalam manifest;
b. CD yang digunakan pada saat kedatangan penumpang atau awak sarana pengangkut bersangkutan, untuk barang pribadi penumpang atau barang pribadi awak sarana pengangkut yang terdaftar sebagai “lost and found”.
• Barang pribadi penumpang yang tidak tiba bersama penumpang tidak mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan dipungut pajak dalam rangka impor.
• Barang pribadi penumpang yang tidak tiba bersama penumpang yang merupakan barang kena cukai diwajibkan membayar cukai untuk setiap orang dewasa paling banyak:
a. 200 (dua ratus) batang sigaret, 25 (dua puluh lima) batang cerutu, atau 100 (seratus) gram tembakau iris/ hasil tembakau lainnya;
b. 1 (satu) liter minuman mengandung etil alkohol;
Atas kelebihan barang kena cukai dari batasan jumlah tersebut akan langsung dimusnahkan dengan atau tanpa disaksikan penumpang yang bersangkutan.

12. Apakah atas barang pribadi penumpang dan awak sarana pengangkut dilakukan pemeriksaan fisik?
Impor barang pribadi penumpang dapat dilayani tanpa melalui pemeriksaan fisik (jalur hijau), namun dapat juga dikenakan pemeriksaan fisik (jalur merah) dalam hal membawa barang impor:
a. Berupa hewan , ikan dan tumbuhan termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, dan tumbuhan;
b. Berupa narkotika, psikotropika, obat-obatan, senjata api, senjata angin, senjata tajam, amunisi, bahan peledak, benda/publikasi pornografi;
c. Berupa film sinematografi, pita video berisi rekaman, video laser disc atau piringan hitam; atau
d. Berupa uang dalam Rupiah atau dalam mata uang asing senilai Rp 100.000.00,- (Seratus juta rupiah) atau lebih.

13. Apakah sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan impor barang penumpang?
Terhadap penumpang yang tidak memenuhi ketentuan impor barang penumpang wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar paling sedikit 100% dari bea masuk yang seharusnya dibayar dan paling banyak 500% dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

14. Apakah barang pribadi awak sarana pengangkut itu?
Barang pribadi awak sarana pengangkut adalah semua barang yang dibawa oleh awak sarana pengangkut, tetapi tidak termasuk barang dagangan.

15. Apakah awak sarana pengangkut itu?
Awak sarana pengangkut adalah setiap orang yang karena sifat pekerjaannya harus berada dalam sarana pengangkut dan datang bersama sarana pengangkut.

16. Berapakah batasan barang awak sarana pengangkut yang mendapatkan pembebasan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan cukai?
Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor serta pembebasan Cukai diberikan terhadap:
• Barang awak sarana pengangkut yang nilai pabeannya tidak melebihi FOB USD 50,- untuk setiap kedatangan.
• Barang awak sarana pengangkut yang merupakan barang kena cukai dengan jumlah paling banyak 40 batang sigaret, 10 batang cerutu, atau 40 gram tembakau iris dan 350 mililiter minuman mengandung etil alkohol.

17. Bagaimana pemberian pembebasan bea masuk dan cukainya bila hasil tembakau yang dibawa oleh penumpang dan/atau awak sarana pengangkut tersebut ternyata lebih dari satu jenis?
Dalam hal hasil tembakau sebagaimana yang dibawa penumpang dan/atau awak sarana pengangkut lebih dari 1 (satu) jenis, pembebasan bea masuk dan cukai diberikan setara dengan perbandingan jumlah per jenis hasil temabaku tersebut.

18. Bagaimana apabila awak sarana pengangkut membawa barang kena cukai yang melebihi jumlah yang dapat diberikan pembebasan bea masuk dan cukai?
Apabila Barang Kena Cukai yang dibawa oleh awak sarana pengangkut melebihi jumlah yang diberi pembebasan, atas kelebihan BKC yang dibawa dimusnahkan di bawah pengawasan kepala Kantor Pabean, dengan atau tanpa disaksikan oleh awak sarana pengangkut yang bersangkutan.

19. Bagaimana ketentuan dan prosedur pengeluaran barang bawaan awak sarana pengangkut melalui pelabuhan udara yang tidak datang bersamaan dengan kedatangan awak sarana pengangkut?
Prosedur dan ketentuan yang berlaku sama dengan prosedur dan ketentuan terhadap barang pribadi penumpang sebagaimana tersebut dalam jawaban pertanyaan no. 11

20. Berapakah tarif bea masuk yang dikenakan terhadap barang penumpang dan awak sarana pengangkut yang melebihi ketentuan pembebasan?

Terhadap barang impor bawaan Penumpang yang memiliki nilai pabean melebihi FOB USD 500.00 dan terhadap barang impor bawaan Awak Sarana Pengangkut yang memiliki nilai pabean melebihi FOB USD 50.00, dikenakan BM sebesar 10%.

Nilai pabean ditetapkan berdasarkan keseluruhan nilai pabean barang impor bawaan Penumpang/Awak Sarana Pengangkut dikurangi dengan pembebasan.
21. Saya memberi barang dengan nilai total $800, dengan rincian 1 buah tas $300, 2 pasang sepatu @ $150, dan 2 buah dompet @ $100 bagaimana pengenaan pajaknya?

Pembebasan BM diberikan USD500 per orang, BM dan PDRI dikenakan atas kelebihan nilai tersebut.

Perhitungan sebagai berikut:

Nilai Pabean: $800 – $500 = $300

BM = 10% x $300 = $30

PPN = 10% x $330 (Nilai Pabean + BM)

PPh= 7,5% x $330 (jika punya NPWP); atau

PPh= 15% x $330 (jika tidak punya NPWP)

22. Dapatkah di jelaskan secara rinci ?

Dapat dijelaskan secara rinci perihal BARANG PRIBADI PENUMPANG ATAU AWAK SARANA PENGANGKUT sebagai berikut:

Penumpang adalah setiap orang yang melintasi perbatasan wilayah negara dengan menggunakan sarana pengangkut (bukan Awak Sarana Pengangkut dan bukan Pelintas Batas)

Awak Sarana Pengangkut (ASP) adalah setiap orang yang karena sifat pekerjaannya harus berada dalam sarana pengangkut dan datang bersama sarana pengangkut

Barang Pribadi Penumpang adalah semua barang yang dibawa penumpang, tetapi tidak termasuk barang dagangan

Termasuk Kategori Barang Pribadi Penumpang atau ASP :
1. Tiba bersama dengan Penumpang atau ASP, atau

2. Tidak Tiba bersama dengan Penumpang (barang dikirim melalui Kargo atau Jasa Titipan), dapat diselesaikan dengan dokumen PIBK (Pemberitahuan Impor Barang Khusus) dengan ketentuan :
o Paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum kedatangan Penumpang atau ASP , atau
o Paling lama 15 (lima belas) hari setelah kedatangan Penumpang atau ASP,
o Menyerahkan Paspor dan Boarding Pass (dalam hal Boarding Pass hilang, dapat digantikan dengan Passenger List dari Maskapai Penerbangan).

Barang Dagangan adalah
• barang yang menurut jenis, sifat dan jumlahnya tidak wajar untuk keperluan pribadi;
• barang yang diimpor untuk diperjualbelikan;
• barang contoh;
• barang yang akan digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk industri;
• barang yang akan digunakan untuk tujuan selain pemakaian pribadi.
Customs Declaration (BC.2.2) adalah pemberitahuan pabean atas barang impor yang dibawa Penumpang atau ASP

Penanganan Kedatangan Barang Penumpang atau ASP dari Luar Negeri
• Penumpang dan ASP wajib memberitahukan seluruh barang bawaannya dengan cara mengisi Formulir Customs Declaration (BC.2.2);
• Penumpang dan ASP wajib menyerahkan Formulir yang telah diisi secara lengkap dan benar kepada Pejabat Bea dan Cukai pada saat akan dilakukan pemeriksaan pabean;
• Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan barang menggunakan X-Ray Scanner;
• Penumpang dan ASP wajib mematuhi permintaan Pejabat Bea dan Cukai untuk membuka barang bawaan agar Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan pemeriksaan pabean;
• Petugas Bea dan Cukai dapat melakukan pemeriksaan badan (body check) terhadap penumpang apabila ada kecurigaan;
• Penumpang dan ASP wajib menyerahkan dokumen perijinan dari Instansi terkait dalam hal barang yang diimpor terkena aturan larangan dan/atau pembatasan;
• Barang bawaan Penumpang atau ASP hanya dapat dikeluarkan dengan persetujuan Pejabat Bea dan Cukai.

Kewajiban Pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor
• Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean Indonesia diperlakukan sebagai barang impor dan terutang Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI);
• Pembayaran BM dan PDRI dilakukan di Kasir Bea dan Cukai dengan mendapatkan bukti pelunasan pembayaran berupa SSPCP;
• Khusus di Terminal 2D, 2E dan Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, telah tersedia mesin EDC(electronic data capture) untuk pembayaran cash maupun credit menggunakan kartu ATM atau credit card yang berlogo Visa atau Master Card tanpa dipungut biaya administrasi.

Fasilitas Perpajakan
Penumpang
1. Barang Pribadi Penumpang yang nilainya :
Maksimal FOB USD 500,- (dua ratus lima puluh dolar US) per orang, dibebaskan dari kewajiban pembayaran BM dan PDRI, sedangkan atas kelebihannya dipungut BM dan PDRI;

2. Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif bea masuk sebesar 10%

3. Barang Pribadi Penumpang berupa sigaret atau hasil tembakau lainnya dan minuman mengandung etil alkohol diberikan pembebasan BM dan Cukai untuk setiap orang dewasa maksimal :
o 200 (dua ratus) batang sigaret, 25 (dua puluh lima) batang cerutu, atau 100 (seratus) gram tembakau iris/hasil tembakau lainnya,
o dan 1 (satu) liter minuman mengandung etil alkohol;
o Terhadap kelebihan jumlah Barang Kena Cukai akan langsung dimusnahkan;

4. Fasilitas Pembebasan BM dan PDRI tidak berlaku untuk barang dagangan.

Awak Sarana Pengangkut
• Barang Pribadi ASP yang nilainya kurang dari FOB USD 50,- (lima puluh dolar US) per orang, dibebaskan dari kewajiban pembayaran BM dan PDRI, sedangkan atas kelebihannya dipungut BM dan PDRI;

• Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif bea masuk sebesar 10%

• Barang Pribadi ASP berupa sigaret atau hasil tembakau lainnya dan minuman mengandung etil alkohol diberikan pembebasan BM dan Cukai untuk setiap orang dewasa maksimal :
o 40 (empat puluh) batang sigaret, 10 (sepuluh) batang cerutu, atau 40 (empat puluh) gram tembakau iris/hasil tembakau lainnya, dan
o 350 (tiga ratus lima puluh) liter minuman mengandung etil alkohol;
o Terhadap kelebihan jumlah Barang Kena Cukai akan langsung dimusnahkan.

• Fasilitas Pembebasan BM dan PDRI tidak berlaku untuk barang dagangan.
Penanganan Keberangkatan Barang Penumpang atau ASP ke Luar Negeri
• Penumpang dan ASP yang membawa barang untuk kegiatan pameran, penunjang kegiatan belajar/dinas dsb dan akan dimasukkan kembali ke Indonesia, harus melaporkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Ruang Pelayanan Bea dan Cukai pada Terminal Keberangkatan Internasional;

• Penumpang dan ASP wajib mematuhi ketentuan pembawaan barang yang dilarang atau dibatasi untuk dibawa ke Luar Negeri; lebih lanjut tentang ketentuan larangan dan pembatasan dapat dilihat di di http://eservice.insw.go.id/ menu “Lartas Information”
Ketentuan Pembawaan Uang Tunai Keluar Wilayah Republik Indonesia
• Penumpang yang membawa uang tunai dan instrumen pembayaran lainnya (cek, travel cek, surat sanggup bayar atau bilyet giro) ke Luar Wilayah Republik Indonesia, senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau lebih, atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu,wajib :
o mengisi Pemberitahuan Pembawaan Mata Uang Tunai ke Luar Daerah Pabean (Formulir BC 3.2), dan
o menyerahkan Surat Ijin Pembawaan uang Tunai dari Bank Indonesia, jika uang tunai yang dibawa dalam bentuk mata uang rupiah.

• Penumpang yang tidak mengindahkan ketentuan pembawaan uang tunai akan dikenai sanksi administratif berupa denda sebanyak 10% dari uang yang dibawanya, dengan jumlah maksimalRp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
Ketentuan Pembawaan Uang Tunai Ke Dalam Wilayah Republik Indonesia
• Penumpang yang membawa uang tunai dan instrumen pembayaran lainnya (cek, travel cek, surat sanggup bayar atau bilyet giro) ke Dalam Wilayah Republik Indonesia, senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau lebih, atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu,wajib :
o Memberitahukan dalam Customs Declaration (Formulir BC 2.2), dan
o Memeriksakan keaslian uang tunai ke Petugas Bea dan Cukai, jika uang tunai yang dibawa dalam bentuk mata uang rupiah.

• Penumpang yang tidak mengindahkan ketentuan pembawaan uang tunai akan dikenai sanksi administratif berupa denda sebanyak 10% dari uang yang dibawanya, dengan jumlah maksimalRp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2016 tentang Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain Ke dalam atau Ke luar Daerah Pabean Indonesia.

 

 

Peraturan Terkait:

– PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 203/PMK.04/2017 Tentang: KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR BARANG YANG DIBAWA OLEH PENUMPANG DAN AWAK SARANA PENGANGKUT

1.      Apakah yang dimaksud dengan ekspor?

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.

 

2.      Apakah yang dimaksud dengan barang ekspor?

Barang ekspor adalah barang yang dikeluarkan dari daerah pabean.

 

3.      Apakah yang dimaksud dengan eksportir?

Eksportir adalah orang yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.

 

4.      Apakah yang dimaksud dengan Pemberitahuan Pabean Ekspor?

Pemberitahuan Pabean Ekspor adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban kepabeanan dibidang ekspor dalam bentuk tulisan diatas formulir atau data elektronik. Bentuk dan isi pemberitahuan pabean ekspor ditetapkan oleh Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

 

5.      Apakah yang dimaksud dengan Nota Pelayanan Ekspor?

Nota Pelayanan Ekspor (NPE) adalah nota yang diterbitkan oleh pejabat pemeriksa dokumen ekspor atau Sistem Komputer Pelayanan atas PEB yang disampaikan, untuk melindungi pemasukan barang yang akan diekspor ke Kawasan Pabean dan/atau pemuatannya ke sarana pengangkut.

 

6.      Bagaimana prosedur kepabeanan Ekspor?

  • Eksportir wajib memberitahukan barang yang akan diekspor ke kantor pabean pemuatan dengan menggunakan PEB disertai Dokumen Pelengkap Pabean.
  • PEB disampaikan paling cepat 7 hari sebelum tanggal perkiraan ekspor dan paling lambat sebelum barang ekspor masuk ke kawasan pabean
  • Dokumen Pelengkap Pabean:
    • Invoice dan packing list
    • Bukti Bayar PNBP
    • Bukti Bayar Bea Keluar (jika dikenai Bea Keluar)
    • Dokumen dari instansi teknis terkait (jika terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan)
    • Penyampaian PEB dapat dilakukan oleh eksportir atau dikuasakan kepada Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK).
    • Pada Kantor Pabean yang sudah menerapkan system PDE kepabeanan, eksportir/PPJK wajib menyampaikan PEB dengan menggunakan system PDE Kepabeanan.

 

7.      Apa saja sanksi-sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran prosedur kepabeanan ekspor?

  • Mengekspor tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean dipidana penjara paling singkat 1 tahun paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit lima puluh juta rupiah paling banyak lima miliar rupiah.
  • Menyampaikan pemberitahuan pabean yang tidak benar, palsu atau dipalsukan dipidana penjara paling singkat 2 tahun paling lama 8 tahun dan pidana denda paling sedikit seratus juta rupiah paling banyak lima miliar rupiah.
  • Tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan pembatalan ekspornya dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar lima juta rupiah.
  • Salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang dikenai sanksi administrasi  berupa denda paling sedikit 100% dari pungutan negara dibidang ekspor yang kurang dibayar dan paling banyak 1000% dari pungutan negara dibidang ekspor yang kurang dibayar.
 

1.       Apakah yang dimaskud impor sementara?

pemasukan barang impor ke dalam daerah pabean yang benar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali dalam jangka waktu paling lama 3 tahun.

2.       Apakah syarat suatu barang impor dapat disetujui  untuk dikeluarkan sebagai barang impor sementara?

 Yaitu apabila pada waktu impornya memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  • Tidak akan habis dipakai selama jangka waktu
  • Mudah dilakukan identifikasi
  • Tidak mengalami perubahan bentuk secara hakiki selama jangka waktu, kecuali aus karena penggunaan
  • Ada dokumen pendukung bahwa barang tersebut akan diekspor kembali

3.       Apa saja manfaat yang diperoleh dari fasilitas Impor Sementara?

Manfaatnya adalah dapat memperoleh  pembebasan atau keringanan bea masuk

4.       Barang impor sementara apa sajakah yang diberikan pembebasan bea masuk?

  • Barang untuk keperluan pameran selain di Tempat Penimbunan Pabean
  • Barang untuk keperluan seminar
  • Barang untuk keperluan peragaan atau demonstrasi
  • Barang untuk keperluan tenaga ahli
  • Barang untuk keperluan penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan
  • Barang untuk keperluan pertunjukan umum, olah raga dan perlombaan
  • Kemasan yang digunakan dalam rangka pengangkutan dan/atau pengemasan barang impor atau ekspor baik secara berulang-ulang maupun tidak
  • Barang keperluan contoh atau model
  • Kapal pesiar perorangan (yacht) yang digunakan sendiri oleh wisatawan mancanegara
  • Kendaraan atau sarana pengangkut yang digunakan sendiri oleh warga negara asing
  • Kendaraan atau sarana pengangkut yang masuk melalui lintas batas dan penggunaannya tidak bersifat regular (rutin)
  • Barang untuk keperluan diperbaiki, direkondisi, diuji, dan dikalibrasi
  • Binatang hidup untuk keperluan pertunjukan umum, olah raga, perlombaan, pelatihan, pejantan, dan penanggulangan gangguan keamanan
  • Barang untuk keperluan penanggulangan bencana alam, kebakaran, kerusakan lingkungan, gangguan keamanan dan untuk tujuan kemanusiaan atau sosial
  • Barang untuk keperluan kegiatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)
  • Kapal yang diimpor oleh perusahaan pelayaran niaga nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional
  • Pesawat dan mesin pesawat yang diimpor oleh perusahaan penerbangan nasional
  • Barang pribadi penumpang, barang pribadi awak sarana pengangkut, dan barang pribadi pelintas batas
  • Barang pendukung proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman atau hibah dari luar negeri
  • Sarana pengangkut yang tidak dipergunakan untuk pengangkutan dalam daerah pabean
  • Petikemas yang tidak digunakan untuk pengangkutan dalam daerah pabean

5.       Barang impor sementara apa sajakah yang diberikan keringanan bea masuk?

Mesin dan peralatan untuk kepentingan produksi atau pengerjaan proyek infrastruktur

6.       Bagaimana cara mendapatkan fasilitas impor sementara?

Dengan mengajukan surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal melalui Kepala KPPBC setempat

7.       Apakah semua barang impor sementara harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal?

Yang dikecualikan adalah barang bawaan penumpang

 

8.       Bagaimanakah isi surat permohonan untuk mendapatkan fasilitas impor sementara dan apa saja syarat?

Surat Permohonan minimal harus memuat:

  • Rincian jenis, jumlah, spesifikasi, identitas dan perkiraan nilai pabean impor sementara;
  • Pelabuhan tempat pemasukan barang impor sementara;
  • Tujuan penggunaan barang impor sementara;
  • Lokasi penggunaan barang impor sementara; dan
  • jangka waktu impor sementara;

Permohonan tersebut paling sedikit harus dilampiri dengan:

  1. dokumen pendukung yang menerangkan bahwa barang tersebut akan diekspor kembali; dan
  2. dokumen identitas pemohon seperti NPWP, SIU dan API/APIT

 

9.       Apakah permohonan tersebut pasti disetujui?

Hal tersebut tergantung pertimbangan Kepala Kantor, apabila disetujui, Kepala Kantor  atas nama Menteri menerbitkan izin  impor sementara. Namun jika disetujui, Kepala Kantor akan membuat Surat Pemberitahuan penolakan permohonan dengan menyebutkan alasan penolakan.

 

10.   Apakah kewajiban importir yang mendapat persetujuan impor sementara?

Atas barang impor sementara yang mendapat pembebasan bea masuk, importir wajib menyerahkan jaminan kepada Kepala Kantor sebesar bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang atau yang seharusnya dibayar atas barang impor yang bersangkutan. Atas barang impor sementara yang mendapat keringanan bea masuk, importir wajib membayar bea masuk sebesar 2% (dua persen) untuk setiap bulan atau bagian dari bulan, dikalikan jumlah jangka waktu impor sementara, dikalikan jumlah bea masuk yang seharusnya dibayar atas barang impor sementara bersangkutan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau PPN dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM).

Selain kewajiban untuk membayar bea masuk, PPN atau PPn BM, importir wajib menyerahkan jaminan sebesar selisih antara be masuk yang seharusnya dibayar dengan yang telah dibayar ditambah dengan PPh pasal 22.

 

11.   Bolehkah melakukan impor sementara atas barang dalam kondisi bukan baru dan/atau yang diatur tata niaga impornya?

Terhadap barang impor sementara dalam kondisi bukan baru dan/atau yang diatur tata niaga impornya wajib mendapat persetujuan impor dari instansi yang berwenang sebelum barang tersebut keluar dari kawasan pabean.

 

12.   Bagaimanakah prosedur  pemenuhan kewajiban pabean atas impor sementara?

Importir  atau PPJK membuat pemberitahuan pabean impor berdasarkan dokumen pelengkap pabean dan/atau izin impor sementara  yang disampaikan  kepada kepala kantor pabean  paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal izin impor sementara, disertai tanda terima pembayaran dan/atau jaminan.

Apabila penyampaian pemberitahuan  pabean impor melebihi batas waktu 3 bulan, maka izin impor sementara yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.

 

13.   Berapa lamakah jangka waktu izin impor sementara?

Jangka waktu izin impor sementara diberikan berdasarkan permohonan sesuai dengan tujuan penggunaannya untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor sementara.

Dalam hal jangka waktu impor sementara yang diberikan kurang dari 3(tiga) tahun, jangka waktu izin impor sementara tersebut dapat diperpanjang lebih dari 1(satu) kali berdasarkan permohonan, sepanjang jangka waktu izin impor sementara secara keseluruhan tidak lebih dari tiga tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor sementara.

 

14.   Dapatkah barang impor sementara dipindahlokasikan atau digunakan untuk tujuan lain?

Selama izin impor sementara masih berlaku, barang impor sementara tersebut dapat dipindahlokasikan atau digunakan untuk tujuan lain setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor atau Direktur Jenderal.

Jika barang impor sementara dipindahlokasikan dan digunakan untuk tujuan lain tanpa mendapat persetujuan, izin impor sementara dicabut dan dilakukan penyegelan pada kesempatan pertama. Penyegelan sebagaimana dimaksud ayat 1 dibuka kembali pada saat barang akan dimuat ke sarana pengangkut dalam rangka realisasi ekspornya.

 

15.   Bagaimana perlakuan terhadap barang impor sementara jika terjadi kerusakan besar atau musnah karena keadaan  memaksa (force majeure)?

Importir dapat  dibebaskan dari kewajiban untuk mengekspor kembali barang impor sementara dimaksud serta dibebaskan dari kewajiban melunasi kekurangan bea masuk  dan sanksi administrasi berdasarkan persetujuan Kepala Kantor atau Direktur Jenderal. Keadaan memaksa (force majeure) tersebut harus didukung dengan pernyataan dari instansi berwenang, dan dibuatkan laporan kejadian serta berita acara oleh pejabat terkait.

 

16.   Apakah yang dimaksud  dengan terlambat mengekspor kembali?

Yakni pelaksanaan ekspor kembali barang impor sementara yang:

Pengurusan administrasi kepabeanan dilakukan setelah tanggal jatuh tempo impor sementara sampai dengan 60 hari setelah tanggal jatuh tempo impor sementara dan realisasi ekspornya dilakukan dalam kurun waktu yang sama; atau

Pengurusan  administrasi kepabeanan dilakukan sampai dengan tanggal jatuh tempo impor sementara dan realisasi  ekspornya  dilakukan dalam jangka waktu  antara 30 hari  setelah tanggal jatuh tempo impor sementara sampai dengan 60 hari setelah tanggal jatuh tempo impor sementara.

 

17.   Apakah sanksinya jika terlambat atau tidak mengekspor kembali barang impor sementara?

Orang yang terlambat mengekspor kembali barang impor  sementara dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen)  dari bea masuk yang seharusnya dibayar. Sedangkan orang yang tidak mengekspor kembali barang impor sementara wajib membayar bea masuk dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen)  dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

 

1.       Apakah yang dimaksud dengan barang pribadi pelintas batas?

Barang pribadi pelintas batas adalah barang  yang dibawa oleh pelintas batas , tetapi tidak termasuk barang dagangan.

2.       Apakah yang dimaksud dengan pelintas batas?

Pelintas batas adalah penduduk yang berdiam atau bertempat tinggal dalam wilayah perbatasan negara serta memiliki kartu identitas  yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan melakukan  perjalanan lintas batas di daerah perbatasan melalui Pos Pengawas Lintas Batas.

3.       Apakah Pas Lintas  Batas (PLB) itu?

Pas Lintas Batas yang selanjutnya disingkat PLB adalah kartu yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi yang diberikan kepada pelintas batas.

4.       Apakah yang dimaksud dengan  Pos Pengawas Lintas Batas  (PPLB) itu?

Pos pemeriksaan  lintas batas yang selanjutnya disingkat PPLB  adalah tempat yang ditunjuk  pada  perbatasan wilayah negara untuk memberitahukan dan menyelesaikan kewajiban pabean terhadap barang yang dibawa oleh Pelintas Batas.

5.       Apakah Kartu Identitas Lintas Batas (KILB) itu?

Kartu Identitas Lintas Batas yang selanjutnya disingkat KILB  adalah kartu  yang dikeluarkan oleh kantor pabean yang membawahi pos  pemeriksaan lintas batas  yang  diberikan kepada pelintas batas  setelah dipenuhi persyaratan tertentu.

6.       Bagaimana mendapatkan Kartu Identitas Lintas Batas (KILB)?

Setiap pelintas batas  yang membawa  barang impor wajib memiliki KILB yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pabean  yang mengawasi PPLB  atas permohonan pelintas batas. Oleh karena itu, untuk mendapatkan KILB, pelintas batas  harus mengajukan permohonan kepada kepala kantor pabean dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk dan fotokopi pas lintas batas yang ditandasahkan oleh pejabat yang berwenang.

7.       Apakah yang dimaksud dengan  Buku Pas Barang Lintas Batas (BPBLB) ?

Buku Pas Barang Lintas Batas yang selanjutnya disingkat BPBLB  adalah buku yang dipakai oleh pejabat bea dan cukai untuk mencatat jumlah, jenis, dan nilai pabean  atas barang yang dibawa oleh pelintas  batas dari luar daerah pabean.

8.       Apakah barang pelintas batas dipungut  bea masuk dan pajak dalam rangka impor?

Barang pelintas  batasa diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor dengan ketentuan nilai pabean sebagai berikut:

  1. Indonesia dengan Papua Nugini paling banyak FOB USD 300 (tiga ratus US dolar) per orang untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
  2. Indonesia dengan Malaysia:

1)      Paling banyak FOB MYR 600 (enam ratus ringgit Malaysia) per orang untuk jangka waktu 1 (Satu) bulan, apabila melewati  batas daratan (land border);

2)       Paling banyak FOB MYR 600 (enam ratus ringgit Malaysia) setiap perahu untuk setiap trip, apabila melewati  batas lautan (sea border);

  1. Indonesia dengan Filipina  paling banyak FOB USD 250 (dua ratus lima puluh US dolar) per orang untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
  2. Indonesia dengan Timor Leste  paling banyak FOB USD 50 (lima puluh US dolar) per orang untuk jangka waktu 1 (satu) hari.

9.       Bagaimana jika barang pribadi pelintas batas melebihi batas nilai pabean  yang diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor?

Dalam hal barang pribadi pelintas batas melebihi batas nilai pabean   tersebut di atas, maka atas kelebihan nilai pabean  tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

 

  1. 10.   Bagaimana prosedur pengeluaran barang pribadi pelintas batas?

Tata cara pengeluaran barang pribadi pelintas batas  adalah sebagai berikut:

  • Pelintas batas yang tiba dari luar daerah pabean dengan membawa barang bawaan wajib menunjukan KILB  dan memberitahukan barang bawaannya  kepada Pejabat Bea dan Cukai di PPLB
  • Pelintas batas yang tidak dapat menunjukan KILB tidak diberikan fasilitas berupa pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor
  • Pejabat bea dan cukai melakukan pemeriksaan fisik dan menuangkan hasil pemeriksaan fisik tersebut ke dalam nota pemeriksaan
  • Pejabat bea cukai menetapkan besarnya bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang harus dipungut dengan dasar nilai  pabean dikurangi dengan nilai pabean yang mendapatkan pembebasan bea masuk, dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan kedapatan nilai pabean barang melebihi ketentuan.
  • Pejabat bea cukai memberikan persetujuan pengeluaran barang setelah bea masuk dan pajak dalam rangka impor dilunasi.
  • Dalam hal ditemukan adanya penyalahgunaan fasilitas  embebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor  atas barang pelintas batas, maka  fasilitas embebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor dicabut.

 

Peraturan Terkait:

– PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 188/PMK.04/2010 Tentang: IMPOR BARANG YANG DIBAWA OLEH PENUMPANG, AWAK SARANA PENGANGKUT, PELINTAS BATAS, DAN BARANG KIRIMAN

1.   Apakah Barang Kiriman itu?

Barang kiriman adalah barang yang dikirim melalui Penyelenggara Pos sesuai dengan peraturan perundang undangan di bidang pos.

2.   Apakah perusahaan jasa titipan itu?

Perusahaan Jasa Titipan (PJT) adalah Penyelenggara Pos yang memperoleh ijin usaha dari instansi terkait untuk melaksanakan layanan surat,dokumen, dan paket sesuai perundang undangan di bidang pos.

3.   Apakah Pemberitahuan Impor Barang Khusus itu?

Pemberitahuan Impor Barang Khusus yang selanjutnya disingkat PIBK adalah pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang impor tertentu yang dikirim melalui Penyelenggara Pos.

4.   Apakah consignment note itu?

Dokumen Pengiriman Barang yang selanjutnya disebut Consignment Note adalah dokumen dengan kode CN-22/CN-23 atau doku1nen sejenis yang merupakan dokumen perjanjian pengiriman barang antara pengirim barang dengan Penyelenggara Pos untuk mengirimkan Barang Kiriman kepada Penerima Barang.

5.   Saya dikirimi oleh teman saya paket dari luar negeri, apakah saya wajib membayar bea masuk atas barang kiriman tersebut?

Barang kiriman dengan nilai pabean ≤ FOB USD 3.00 (Tiga US Dollar) untuk  setiap orang per kiriman, diberikan pembebasan bea masuk dan dipungut PPN, atau PPN dan PPnBM; dikecualikan dari pemungutan PPh.

Dalam hal nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk, maka barang kiriman dipungut bea masuk dan dipungut PPN, atau PPN dan PPnBM dengan dasar seluruh nilai pabean barang kiriman; dikecualikan dari pemungutan PPh.

6.   Bagaimana saya bisa mengetahui status barang kiriman saya?

Penerima barang dapat melakukan pengecekan secara mandiri atas barang kiriman melalui tautan  http://www.beacukai.go.id/barangkiriman Informasi yang tersedia pada laman pengecekan meliputi :

·             Pergerakan barang kiriman secara realtime

·             Pergerakan barang kiriman secara realtime

·             Status barang kiriman

·             Jumlah pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor

7.   Bagaimana tatacara pengeluaran barang kiriman melalui pos atau perusahaan jasa titipan?

·         Atas barang kiriman wajib diberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai dikantor Pabean dan hanya dapat dikeluarkan dengan persetujuan Pejabat Bea dan Cukai;

·         Impor barang kiriman dilakukan melalui Penyelenggara Pos dan dilakukan pemeriksaan pabean yang meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang oleh Pejabat Bea dan Cukai;

·         Pemeriksaan fisik barang disaksikan oleh petugas Penyelenggara Pos;

·         Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif dan nilai pabean serta menghitung bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang wajib dilunasi atas barang kiriman melalui penyelenggara pos;

·         Barang kiriman melalui penyelenggara pos yang telah ditetapkan tarif dan nilai pabeannya diserahkan kepada penerima barang kiriman melalui penyelenggara pos bersangkutan setelah bea masuk dan pajak dalam rangka impor dilunasi;

8.   Bagaimana prosedur pengiriman barang untuk perorangan?

Prosedur pengiriman barang impor untuk perorangan dapat dilakukan melalui penyelenggara Pos. Ketentuan mengenai impor barang kiriman diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan ,Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman.

 Fasilitas dan Ketentuan Perpajakan

·      Barang Kiriman yang nilainya kurang dari FOB USD 3.00 (Tiga United States Dollar) per orang per kiriman, dibebaskan dari kewajiban pembayaran Bea Masuk (BM), sedangkan jika lebih FOB USD 3.00 (Tiga United States Dollar) dipungut Bea Masuk ;

·   Barang Kiriman yang nilainya sampai dengan FOB USD 1500 (seribu lima ratus United States Dollar) dipungut PPN dan  tidak dipungut PPh, sedangkan jika lebih dari FOB USD 1500 (seribu lima ratus United States Dollar) dikenakan pembebanan tarif Bea Masuk Umum atau MFN (Most Favourable Nations)

·     Barang Kiriman dengan nilai pabean lebih dari USD 1500.00 (seribu lima ratus United States Dollar) diberitahukan dengan dokumen PIB dalam hal Penerima Barang merupakan badan usaha atau PIBK dalam hal Penerima Barang bukan merupakan badan usaha

·     Barang kiriman sampel/hadiah/gift diperlakukan ketentuan kepabeanan, yakni ditetapkan nilai pabeannya oleh Petugas Bea dan Cukai berdasarkan data harga pembanding, jika data harga pembanding sama dengan atau lebih rendah dari FOB USD 3.00 maka terhadap barang kiriman sampel/hadiah/gift tersebut tidak akan dikenakan bea masuk, namun jika data harga pembanding lebih tinggi dari FOB USD 3.00 maka terhadap barang kiriman sampel/hadiah/gift tersebut akan dikenakan bea masuk;

·        PPh dikecualikan dari pemungutan dengan pertimbangan impor barang kiriman pada umumnya merupakan barang konsumsi akhir

·     Barang impor yang dikategorikan sebagai barang mewah (seperti tas branded, berlian dll) berdasarkan peraturan di bidang perpajakan, dikenakan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang kriteria dan besaran tarifnya telah ditentukan;

·      Tarif BM barang kiriman sebesar 7.5% dikecualikan barang barang dibawah ini yang mengikuti tarif MFN yaitu:

·         Tas Kode Hs: 4204

·         dikenakan BM 15% – 20%

·         Sepatu Kode Hs: 64

·         dikenakan BM 25% – 30%

·         Produk Tekstil Kode Hs: 61,62,63

·         dikenakan BM 15%-25%

·         Tarif PPN Impor sebesar 10%

·         Tarif PPh Pasal 22 Impor : 7.5% – 10 % (mengikuti tarif MFN)

·         Barang Kena Cukai (BKC) hanya di izinkan per penerima barang per kiriman, paling banyak :

·         40 batang sigaret; atau

·         5 batang cerutu; atau

·         40 gram tembakau iris atau hasil tembakau lainnya berupa :

·         20 batang apabila dalam bentuk batang;

·         5 kapsul apabila dalam bentuk kapsul;

·         30 ml apabila dalam bentuk cair;

·         4 catridge apabila dalam bentuk catridge;

·         50 ml atau gram apabila dalam bentuk lainnya;

·         350 ml minuman mengandung etil alkohol;

·         Terhadap kelebihannya akan dimusnahkan secara langsung.

Penyelesaian Barang Kiriman

·      Pengeluaran barang kiriman hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Pejabat Bea dan Cukai dengan penerbitan SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang) setelah dipenuhi kewajiban pabean, yaitu :

         Penyelenggara Pos memberitahukan secara tertulis dengan dokumen PIBK atau Consigment Note;

         Penerima Barang telah melengkapi Perijinan dari Instansi Teknis Terkait dan menyerahkan kepada Penyelenggara Pos.(jika dibutuhkan)

·         BM dan PDRI atas barang kiriman yang telah dibayar oleh Penyelenggara Pos dianggap telah disetujui;

·     Penerima Barang dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai ( Dalam hal ini Kepala KPPBC TMP Tanjung Emas) atas penetapan yang diterbitkan oleh Pejabat Bea dan Cukai berdasarkan PER-15/BC/2017 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai pasal 2.

·        Barang kiriman yang telah berstatus SPPB akan dikirimkan oleh Penyelenggara Pos terkait ke Penerima Barang;

·    Terhadap barang kiriman yang tidak bisa diterbitkan perijinannya oleh Instansi Terkait, Penerima Barang dapat mengirim kembali ke negara pengirim (RTO/Return To Origin/Re-ekspor) dengan mengajukan permohonan ke Kepala Kantor dan berkoordinasi dengan Penyelenggara Pos terkait;

·        Barang kiriman yang tidak diselesaikan oleh Penerima Barang lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya akan dianggap sebagai barang yang tidak dikuasai (BCF 1.5) dan dialihkan ke Gudang TPP (Gudang Pabean)

Contoh Perhitungan Impor Barang Kiriman

1.     Afgan mendapat barang kiriman impor berupa vas  yang dikirim melalui sebuah PJT dengan harga barang sesuai invoice dan transfer payment sebesar FOB USD 6, biaya pengangkutan udara sesuai Airwaybill (AWB) USD 24, Asuransi yang dibayarkan USD 2, Andi tidak memiliki API namun mempunyai NPWP.

Kurs pajak yang berlaku pada saat pembayaran

USD 1       = Rp 15,000

tarif BM    = 7.5%

PPN          = 10%

PPh           = 0% (Tidak Dipungut)

Harga Barang / Cost (C)                                                           = USD 6

Biaya Angkut / Freight (F)                                                        = USD 24

Asuransi / Insurance (I)                                                             = USD 2

Nilai Pabean dalam CIF                                                             = USD 32

Nilai Pabean = USD 32 x Rp 15.000                               = Rp 480.000

Bea Masuk = 7,5% x Rp 480.000                                    = Rp 36.000

Nilai Impor (NP + BM)= Rp 480.000+Rp 36,000           = Rp 516.000

PPN (10% X NI)= 10% x  Rp 516.000                            = Rp 51.600 (Pembulatan Rp 52.000)

PPh Impor tidak dipungut

Total BM dan PDRI yang harus dibayar (BM + PPN)    = Rp 36.000 + Rp 52.000

                                                                                             = Rp 88.000

2.  Awkarin mendapat barang kiriman impor berupa USB flashdisk yang dikirim melalui sebuah PJT dengan harga barang sesuai invoice dan transfer payment sebesar USD 2 , biaya pengangkutan udara sesuai Airwaybill (AWB) USD 8,dan asuransi yang dibayarkan USD 2 .

Kurs pajak yang berlaku pada saat pembayaran

USD 1      = Rp 15,000

tarif BM  = 0% (Mendapat pembebasan Bea masuk)

PPN         =  10%

PPh          = 0% (Tidak di pungut)

Harga Barang / Cost (C)                                                                      = USD 2

Biaya Angkut / Freight (F)                                                                   = USD 8

Asuransi / Insurance (I)                                                                        = USD 2

Nilai Pabean dalam CIF                                                                       = USD 12

Nilai Pabean = USD 12 x Rp 15.000                                      = Rp 180.000

Bea Masuk dibebaskan karena hanya USD 2 (≤ USD 3.00)

Nilai Impor (NP + BM)= Rp 180.000+Rp 0                           = Rp 180.000

PPN (10% X NI)= 10% x  Rp 180.000                                  = Rp 18.000

PPh Impor tidak dipungut

Total PPN yang harus dibayar                                                = Rp 18.000

3.  David belanja online sebuah tas dari Luar Negeri seharga USD 30 . biaya pengangkutan udara sesuai Airwaybill (AWB) USD 10, dan asuransi sebesar USD 2.

Kurs pajak yang berlaku pada saat pembayaran

USD 1        = Rp 15,000

tarif BM      = 25% (Tarif MFN HS Code 6403.99.20)

PPN            = 10%

PPh            = 10%

Harga Barang / Cost (C)          = USD 30

Biaya Angkut / Freight (F)      = USD 10

Asuransi / Insurance (I)           = USD 2

Nilai Pabean dalam CIF          = USD 42

Nilai Pabean = USD 42 x Rp 15.000                                     = Rp 630.000

Bea Masuk = 20% x Rp 630.000                                          = Rp 126.000

Nilai Impor (NP + BM)= Rp 630.000+Rp 126.000             = Rp 756.000

PPN (10% X NI)= 10% x  Rp 756.000                                = Rp 75.600 (Pembulatan Rp 76.000)

PPh (10% x NI)= 10% x Rp 756.000                                  = Rp 75.600 (Pembulatan Rp 76.000)

Total BM, PPN, dan PPh yang harus dibayar                     = Rp 126.000 + Rp 76.000 + Rp 76.000

                                                                                                 = Rp 276.000

1. Terhadap perusahaan non fasilitas, apakah diharuskan melakukan pembukuan / penyimpanan dokumen kepabeanan?

  *  - Sesuai dengan PMK-197/PMK.04/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembukuan di Bidang Kepabeanan dan Cukai pasal 2 ayat (1), "orang yang bertindak sebagai importir, eksportir,… wajib menyelenggarakan pembukuan, penyusunan, dan penyajian laporan keuangan." Maka dari itu, perusahaan yang mendapat fasilitas dan non fasilitas, wajib melakukan pembukuan dan penyimpanan dokumen kepabeanan.

      - Terhadap pembukuan, dijelaskan lebih lanjut pada pasal 8 pada PMK-197/PMK.04/2016, bahwa "Buku, Catatan, Dokumen, Surat dan Laporan Keuangan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya baik tertulis di atas kertas atau sarana lain yang terekam dalam bentuk apapun yang dapat dilihat dan dibaca, wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun pada tempat usahanya di Indonesia, dan/atau tempat lain yang khusus diperuntukkan sebagai tempat penyimpanan Buku, Catatan, Dokumen, Surat, dan Laporan Keuangan"

2. Reimpor barang yang telah diekspor guna perbaikan untuk perusahaan non fasilitas (TLDDP)

  * - Berdasarkan PMK-106/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Kembali Barang yang telah Diekspor pada pasal 1 dan 4, impor kembali barang yang telah diekspor ke TLDDP dapat dilakukan untuk keperluan perbaikan.

    - Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas barang impor tersebut, importir dapat mengajukan permohonan kepada kepala kantor disertai rincian jumlah dan jenis barang serta nilai pabean dengan melampiorakan dokumen-dokumen sesuai dengan pasal 4 PMK-106/PMK.04/2007 yang nantinya akan disetujui/ditolak oleh Kepala Kantor Pabean.

Bagaimana proses perizinan untuk produksi barang penanganan COVID pada kawasan berikat?

* Berdasarkan ND-450/BC.03/2020 terkait perpanjangan relaksasi dampak COVID-19, pengusaha kawasan berikat dapat memproduksi barang-barang untuk penanganan COVID-19 (yang tidak termasuk dalam SKEP KB perusahaan tersebut) dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KB jika kegiatan produksi barang tersebut berakhir sampai dengan bulan Desember.

Jika lebih dari bulan Desember, dapat mengajukan perubahan SKEB KB ke Kepala Kantor Wilayah.

1. Penjelasan terkait IT Inventory

  * - Berdasarkan PER-19/BC/2018 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat pasal 19, IT Inventory merupakan subsistem yang tidak terpisahkan dari sistem informasi akuntansi yang digunakan untuk menghasilkan informasi laporan keuangan.  

- Berdasarkan PER-09/BC/2014 Penerapan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer, telah dijelaskan secara detail terkait IT Inventory seperti perusahaan apa saja yang wajib menerapkan IT Inventory serta ketentuan lain yang harus diterapkan pada IT Inventory perusahaan.


2. Bagaimana proses pendirian dan syarat menjadi Kawasan Berikat?

  * Proses pendirian Kawasan Berikat telah dijelaskan berdasarkan Pasal 6-11 PER-19/BC/2018 dan Lampiran huruf B-D.


3. Bagaimana perlakuan khusus penyusutan?

  * Sesuai dengan PER-19/BC/2018 pasal 25 ayat (3) dan pasal 26 ayat (4a), terhadap penyusutan, dibebaskan dari tanggung jawab Bea Masuk dan/atau Cukai dan PDRI yang dibuktikan dengan laporan dari badan atau lembaga yang berwenang. Terkait penjelasan penyusutan ada di Lampiran huruf G PER-19/BC/2018.


4. Jika SKEP KB habis, apakah perlu diperpanjang?

  * Berdasarkan PER-19/BC/2018 pasal 7 ayat (4), pemberian isin atau penetapan tempat sebagai kawasan berikat berlaku sampai izin Kawasan Berikat dicabut.


5. Bagaimana proses perubahan luas lokasi?

  * Berdasarkan PER-19/BC/2018 pasal 22, Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, atau PDKB dapat mengajukan permohonan perluasan lokasi baik dalam satu hamparan maupun tidak dalam satu hamparan, permohonan diajukan ke Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor Pabean yang mengawasi. Surat permohonan diajukan dengan lampiran sesuai dengan pasal 21. Setelah itu kantor pabean yang mengawasi akan melakukan Pemeriksaan dokumen dan lokasi untuk kemudian diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai lampiran permohonan perubahan. Kepala Kantor Wilayah akan menerbitkan Surat Persetujuan atau Penolakan disertai dengan alasan.


6. Untuk perubahan SKEP karena penambahan jenis hasil produksi, prosedurnya bagaimana?

  * Berdasarkan PER-19/BC/2018 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat pasal 21 ayat (2) huruf e, perubahan SKEP karena penambahan hasil produksi harus mengajukan ke Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama dengan persyaratan : 

- Izin Usaha Industri terakhir

- Uraian proses produksi barang yang dimohonkan


7. Apakah untuk barang pada dokumen BC 2.5 dapat dilakukan pengeluaran parsial?

  * Berdasarkan PER-14/BC/2016 pasal 24 ayat (2), pengeluaran barang asal impor dari TPB untuk diipor untuk dipakai dapat dilakukan dengan pengeluaran sebagian (parsial).

Cukai

1. Apakah yang dimaksud dengan Cukai?

    Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang kena cukai


2. Apakah yang dimaksud dengan Barang Kena Cukai?

    Barang Kena Cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang Undang Cukai


3. Apakah yang dimaksud barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik?

    a. Konsumsinya perlu dikendalikan        
    b. peredarannya perlu diawasi
    c. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup
    d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan


4. Terdiri dari apa saja barang kena cukai itu?

    a. Etil alkohol atau etanol    
    b. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)
    c. Hasil Tembakau


5. Kapan barang kena cukai dikenakan cukainya?

    a. Untuk BKC yang dibuat di Indonesia dikenakan cukai pada saat selesai dibuat
    b. Untuk BKC Impor dikenakan cukai pada saat Impor Untuk Dipakai


6. Siapa yang bertanggung jawab atas cukai pada barang kena cukai

    a. Untuk BKC yang dibuat di Indonesia terletak pada Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Tempat Penyimpanan
    b. Untuk BKC Impor terletak pada Importir atau kuasanya


Dasar Hukum UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai

Lain-lain

1. Langkah awal Troubleshooting pengiriman data PIB/PEB

Saran :

1) Log in ke portal pengguna jasa (customer.beacukai.go.id)

2) Masuk ke menu “Browse PDE Internet” (Bukan Browse Data PEB/PIB)

3) Pilih EDI number yang digunakan untuk kirim data.

4) Masukan nomor aju dokumen dan klik “cari”.

5) Klik dua kali pada aju yang muncul.

6) Lihat status terkini dan kalau perlu lakukan screenshot dan cetak status tsb utk dianalisa lebih

lanjut oleh Unit PDAD

 

2. Status PIB dan/atau PEB pada NSW “BC Proses Kepabeanan“ lebih dari 2 jam

Saran : silahkan menghubungi Layanan Informasi terlebih dahulu utk mendapatkan pengantar konsultasi ke Unit PDAD supaya dapat dilakukan analisa lebih lanjut atau hubungi Bravo Bea Cukai melalui 1500225.

 

3. Kirim Notul Perubahan Data (notul) PEB status terakhir “Penerimaan Umum”. Apa yang harus

saya lakukan?

Saran : Status Penerimaan Umum berarti atas Perubahan Data PEB yg Saudara ajukan belum mendapatkankeputusan lebih lanjut dan yang berwenang untuk memberikan keputusan terkait Perubahan Data disetujui oleh kantor pendaftaran

 

4. Portal sudah NPE namun di modul PEB belum ada respon

Saran : Biasanya aju tersebut masih dalam proses antrian kirim respon oleh Sistem Komputer Pelayanan (SKP), namun apabila dalam waktu 2 jam tidak kunjung ada respon maka anda dapat mendatangi Layanan Informasi Kantor Bea Cukai setempat atau menghubungi Bravo Bea Cukai melalui 1500225.

 

5. Billing PEB telah dibayar namun status “Reject Validasi / BC-NPPD”

Saran : Silahkan datang ke Layanan Informasi terlebih dahulu utk mendapatkan pengantar konsultasi ke Unit PDAD supaya dapat dilakukan analisa lebih lanjut.

 

6. Pada saat Kirim PIB dan/atau PEB muncul pemberitahuan “Data Gagal Terkirim”

Saran:

1)     Periksa koneksi internet anda.

2)     Apabila tidak terdapat masalah pada koneksi internet anda, coba ubah koneksi penerimaan dataKoneksi 01 atau Koneksi 03 lewat menu Utility > Setting > Komunikasi lalu tekan OK

3)     Apabila langkah diatas masih gagal, silahkan menghubungi Layanan Informasi terlebih dahulu utk mendapatkan pengantar konsultasi ke Unit PDAD supaya dapat dilakukan analisa lebih lanjut.

 

7. Respon Reject dengan keterangan “ Nomor Agenda Registrasi Anda Tidak Sesuai “

Saran : Periksa kembali pengisian NIK/NIB pada saat akan kirim data PIB/PEB. Untuk NIK silahkan isikan NIK

dengan menghilangkan angka “0” yang pertama (contoh: 054498 isikan 54498) sedangkan untuk NIB

silahkan masukan seluruh digit NIB terkait.

 

8. Status PIB/PEB pada Portal Pengguna Jasa (menu Browse PDE Internet) “Terkirim ke INSW” lebih

dari 1 jam, namun saat saya cek di INSW masih kosong

Saran : silahkan datang ke Layanan Informasi terlebih dahulu utk mendapatkan pengantar konsultasi ke Unit

PDAD supaya dapat dilakukan analisa lebih lanjut atau hubungi Bravo Bea Cukai melalui 1500225.

 

9. Respon reject dengan keterangan NIB tidak ditemukan

Saran : Pastikan Importir/Eksportir telah memiliki NIB yang aktif. Apabila telah memiliki NIB yang aktif namun

tetap reject, silakan menghubungi OSS melalui 0807 100 2576 atau helpdesk.oss@bkpm.go.id untuk

dilakukan kirim ulang data NIB ke bea cukai atau silahkan datang ke Layanan Informasi terlebih dahulu utk

mendapatkan pengantar konsultasi ke Unit PDAD supaya dapat dilakukan analisa lebih lanjut.

 

10. Respon reject Nomor aju sudah ada atau Aju masih dalam proses

Saran : Hal tersebut terjadi karena pengiriman data PIB/PEB awal belum diproses lanjut oleh Sistem

Komputer Pelayanan (SKP). Silahkan datang ke Layanan Informasi terlebih dahulu utk mendapatkan

pengantar konsultasi ke Unit PDAD supaya dapat dilakukan analisa lebih lanjut atau hubungi Bravo Bea Cukai

melalui 1500225.

 

sumber: bctemas dengan penyesuaian.

IMEI

1.       Peraturan terkait IMEI dituangkan dalam peraturan nomor berapa?

-       PER-05/BC/2020 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI) atas Perangkat Telekomunikasi Dalam Pemberitahuan Pabean (belum dikeluarkan dari Kawasan pabean)

-     SE-12/BC/2020 Tentang Tata Cara Pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI) Atas Perangkat Telekomunikasi Impor Yang Dibawa Oleh Penumpang Atau Awak Sarana Pengangkut Yang Telah Keluar Dari Kawasan Pabean

2.       Dimanakah penumpang dapat registrasi IMEI?

-               Penumpang dapat registrasi IMEI sendiri pada tautan Registrasi IMEI terlebih dahulu hingga mendapatkan barcode. Isian registrasi minimal memuat data             sebagai berikut:

a.       Nama lengkap penumpang atau awak sarana pengangkut;

b.       alamat penumpang atau awak sarana pengangkut;

c.       nomor paspor penumpang atau awak sarana pengangkut;

d.       nomor penerbangan atau pelayaran;

e.       tanggal kedatangan sarana pengangkut;

f.        NPWP penumpang atau awak sarana pengangkut, dalam hal ada;

g.       merek perangkat telekomunikasi; h. tipe perangkat telekomunikasi; dan

h.       IMEI.

-                  Kemudian barcode discan di kantor Bea Cukai di kawasan pabean, misalnya bandara atau Pelabuhan, dengan mendapatkan pembebasan maksimal USD500.

-            Jika penumpang tidak melaporkan/scan barcode di Kawasan pabean, penumpang dapat melaporkannya ke Kantor Bea Cukai terdekat dari homebase             penumpang, namun tidak mendapatkan pembebasan senilai USD500.

3.       Perangkat telekomunikasi apa saja yang dapat didaftarkan IMEInya?

a.       Telepon seluler dengan pos tarif ex. 8517.12.00;

b.       Komputer genggam berbasis seluler dengan pos tarif ex. 8471.30.90;

c.       Komputer tablet berbasis seluler dengan pos tarif ex. 8471.30.90.

4.       Bagaimana teknis dan persyaratan pendaftaran IMEI?

a.       Pendaftaran dapat dilayani paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah kedatangan penumpang atau awak sarana pengangkut;

b.       Jumlah perangkat telekomunikasi yang dapat didaftarkan paling banyak 2 (dua) unit untuk setiap penumpang atau awak sarana pengangkut;

c.       Atas perangkat telekomunikasi yang didaftarkan tidak diberikan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor;

d.       Wajib membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan rincian:

1)      bea masuk sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai pabean;

2)      Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai impor; dan

3)      Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 impor sebesar:

a)       10% (sepuluh persen) dari nilai impor, dalam hal penumpang atau awak sarana pengangkut memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); atau

b)      20% (dua puluh persen) dari nilai impor, dalam hal penumpang atau awak sarana pengangkut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

5.       Apa saja persyaratan yang harus dibawa saat ke kantor bea cukai?

Penumpang melaporkan barcode dengan membawa:

a)       asli paspor;

b)      dokumen pendukung berupa tiket, boarding pass, dan/atau dokumen sejenis lainnya; dan

c)       perangkat telekomunikasi yang akan didaftarkan.

6.       Jika terdapat tagihan pembayaran pungutan negara, dimana kah adapat membayar pungutannya?

Setalah dilakukan peneliatian dan data sudah benar, petugas bea cukai melakukan penetapan tarif dan nilai pabean, kemudian menghitung bea masuk dan pajak dalam rangka impor melalui system, dan menerbitkan kode billing. Pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor menggunakan kode billing dilakukan melalui bank persepsi, pos persepsi, atau lembaga persepsi lainnya.

7.       Setelah dilakukan pemnbayaran, apakah IMEI HP bisa langsung aktif?

Sistem Komputer Pelayanan (SKP) menyampaikan IMEI kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. Dalam waktu 2x24 jam, IMEI akan diproses.